ANALISIS ARTIKEL MENGENAI MENTRI LUAR NEGRI AMERIIKA SERIKAT ( HILLARY CLINTON ) YANG DATANG KE INDONESIA

ARTIKEL MENGENAI MENTRI LUAR NEGRI AMERIIKA SERIKAT ( HILLARY CLINTON ) YANG DATANG KE INDONESIA

1.500 Personel Amankan Kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia
Berita Indonesia Hari ini. Sebanyak 1000 s.d 1.500 personel gabungan dipersiapkan dalam rangka mengamankan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton ke Jakarta. Istri mantan Presiden AS Bill Clinton itu tiba di bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 18.30.00.Wib Senin 03/09/12 disambut Dubes AS untuk Indonesia.
Sebenarnya, kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hilary Clinton yang dijadwalkan 4 September 2012 ke Indonesia, ternyata kedatangan Menteri Luar Negeri AS itu tiba di Indonesia Lebih Awal dari yang dijadwalkan. Rencananya, hari ini Hillary Clinton juga akan bertemu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Setelah itu, Hillary dijadwalkan akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Balik Kedatangan Menlu AS Hillary Clinton ke Indonesia
Tentu menjadi pertanyaan dari banyak pihak, kaitan kedatangan pejabat penting AS setelah Presiden Obama ini ke Indonesia, apalagi terkait beberapa kasus yang sedang terjadi di Indonesia khususnya berkaitan dengan keamanan dalam negeri Indonesia. Memang belum jelas agenda apa yang nantinya akan dibicarakan untuk memperkuat hubungan kedua negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini. Akan tetapi, menarik untuk kita simak, adakah kepentingan tertentu dibalik kedatangan Hillary ke negara yang saat ini sedang disorot akibat terjadinya konflik bahkan serangan keamanan kepada aparat kepolisian.
Banyak pihak mencurigai, kedatangan Hillary Clinton ke Indonesia, ada kaitannya dengan masalah Freeport, tambang emas terbesar di DUNIA yang berada di Papua, dengan luas sekitar lebih kurang 527.400 hektar ,mempunyai kandungan emas dengan nilai lebih kurang Rp 423,9 triliun. Dimana sepanjang tahun 2011 Preeport telah mendulang emas sebanyak lebih kurang 1.444 ons, atau sekitar 40,396 Kg (sumber Detikfinance.com) yang sekarang dijalankan oleh AS. Disaat Pemerintah Indonesia sedang melakukan renegoisasi kontrak dengan PT Preeport, disaat itu pula Hillari Clinton menyempatkan diri berkunjung ke Indonesia.
Walaupun sampai sejauh ini, belum satu sumberpun yang menyatakan kedatangan Hillary Clinton ke Indonesia berkaitan dengan masalah pembicaraan kontrak yang sedang berlangsung antara PT Preeport dengan Pemerintah Indonesia, Akan tetapi sudah bisa ditebak kehadiran Menteri Luar Negeri Negara Paman Sam ini tentu tidak terlepas terhadap masalah kontrak PT Preeport dengan pemerintah Indonesia. Bahwa As mempunyai kepentingan untuk mempertahankan dominasinya menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya dalam sector pertambangan.
AS mempunyai kepentingan tersendiri dalam mempertahankan dominasi politik dan ekonominya di Indonesia. Khususnya untuk mempertahankan regional Asia fasifik sebagai masa depan dunia. Berkaitan dengan kepentingan tersebut tidak mustahil jika kedatangan Menlu AS ini ke Indonesia adalah untuk melakukan interfensi kepada pemerintah Indonesia dalam renegeosasi kontrak pada PT Preeport.
Keberadaan PT Preeport di Indonesia, bermula dari ditanda tanganinya kontrak Karya I pada tahun 1967. Yang kemudian dilanjutkan dengan kontrak karya jilid II selama 30 tahun yakni pada tahun 1991, dan kemudian dilanjutkan dengan kontrak berikutnya selama sepuluh tahun, dan diperpanjang selama sepuluh tahun kedepan selama dua kali dan akan berakhir pada tahun 2014.
Masyarakat Papua layaknya seperti kucing yang melihat panggang diatas api. Mereka hidup dalam kemelaratan, sementara orang asing yang menguasai pertambangan emas di PT Preeport itu hidup bergelimang dengan kemewahaan, layaknya mereka menari nari diatas penderitaan masyarakat Papua.
Ketidak pedulian PT Preefort terhadap masyarakat Papua tergambar dari Pemisahan lokasi pertambangan dengan hunian masyarakat Papua. Di papua menurut cerita yang berkembang ada kota didalam kota. Kota tempat hunian masyarakat papua minin dengan sarana prasarana, sementara Preefort yang dijadikan kota oleh para penguasa pertambagan untuk tempat hunian para pekerja tambang yang didatangkan dari Negara luar, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup mewah dan canggih. Bahkan mendapat pengawalan yang cukup ketat pula.
Untuk itu banyak kalangan yang bersimpati kepada masyarakat Papua mengingatkan Pemerintah Indonesia agar dalam melakukan renegoisasi dengan pihak PT Preeport jangan setengah hati. Pemerintah jangan hanya berpikiran dalam jangka pendek, tapi melainkan pemerintah dalam melakukan renegoisasi ini harus mempunyai pandangan kedepan dengan meletakkan renegoisasi untuk kepentingan Nasional dan rakyat Indonesia dan masyarakat Papua kedepan.
Jika renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak PT Preeport tidak mengacu kepada kepentingan Nasional dan Rakyat Indonesia serta masyarakat papua, lebih baik renegoisasi ini dihentikan, karena tidak menguntungkan bagi bangsa dan Negara. Jika pemerintah mengatakan bahwa ada kesejahteraan di papua, menurut beberapa kalangan itu bohong belaka, yang pasti, masyarakat Papua hidup dalam kemelaratan.

kesimpulan :
Kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton ke Indonesia sejak (3/9) telah menimbulkan reaksi dari berbagai macam pihak. Salah satu kecaman datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

“Kedatangan Hillary ketiga kalinya di Indonesia merupakan upaya untuk menancapkan dominasi AS di Indonesia. Sebab kita tahu penghentian produksi Freeport beberapa waktu lalu mengganggu kepentingan ekonomi AS, “ tegas Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Muhammad Ilyas di Jakarta, Selasa (4/9)

Menurut Ilyas, AS tidak menginginkan kasus penghentian Freeport tidak terjadi lagi. Sehingga diperlukan lobi langsung pemerintah AS kepada Indonesia. Agenda ini jelas merupakan intervensi AS terhadap kedaulatan Indonesia khususnya di sektor pertambangan.

“Melihat kondisi itu, KAMMI mendesak pemerintah bersikap tegas kepada Freeport . Sebab selama Indonesia mendapatkan perlakuan tidak adil dengan pemberian hasil keuntungan sebanyak 1,5%, padahal per tahun Freeport memperoleh 8000 triliun dari hasil mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia, “ tambahnya.

Ilyas meyakini, sumber daya manusia berkualitas dan mampu mengelola tambang di Papua.

“Anak Indonesia pasti mampu mengelola kekayaan alam yang ada di Papua. Intervensi asing khususnya AS di Papua harus dihentikan secepatnya, “ desaknya.

Dirinya juga meminta pemerintah melakukan renegoisasi ulang agar bagi hasil dengan Indonesia menjadi lebih adil. Selain itu, pihaknya juga menolak perluasan Kedutaan Besar AS di Indonesia sebab akan semakin memperkuat dominasi dan melanggengkan intervensi AS kepada Indonesia.