ANALISIS PEMERINTAHAN JOKOWI

Nama : Ahmad Jibril

NPM : 106812201

Lokal : 5A

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo, menyatakan siap melanjutkan proyek yang telah dicanangkan pendahulunya, Fauzi Bowo. "Terutama yang sudah punya blueprint. Tinggal melaksanakan," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ahad 14 Oktober 2012.

Ia mengatakan belum terpikir merencanakan sesuatu yang baru bagi Jakarta. Alasannya, "Kalau bikin blueprint lagi, bisa tiga tahun, nanti malah tidak kerja," ujarnya. Saat ini yang perlu dilakukan adalah menjalankan dan mengevaluasi proyek-proyek Foke—sapaan Fauzi Bowo—agar sesuai dengan kebijakan pemerintahan baru.

Selain program warisan Foke, saat ditemui di Surakarta pada Sabtu lalu, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan akan secepatnya melaksanakan janji kampanye. Sebagai prioritas, ia akan menggarap program pendidikan dan kesehatan. "Nanti ada kartu pintar untuk pendidikan dan kesehatan," katanya.

Tempo mencatat terdapat sejumlah proyek besar yang telah digodok Foke. Pertama adalah pembangunan mass rapid transit. Pekerjaan tahap pertama, yakni koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia senilai Rp 15 triliun, ditargetkan rampung pada November 2016.

Proyek besar kedua adalah Jakarta Urgent Flood Mitigation Project senilai US$ 139 juta (Rp 1,32 triliun). Proyek ini dirancang untuk mengeruk 67,5 kilometer daerah aliran 11 sungai dan 65 hektare lahan empat waduk.

Proyek ketiga adalah pembangunan tempat pengolahan sampah, Intermediate Treatment Facilities, di Sunter dan Marunda senilai lebih dari Rp 2 triliun. Proyek terakhir adalah pengerjaan enam ruas tol dalam kota dengan nilai investasi Rp 4,1 triliun.

Keenam ruas tol sepanjang 67,74 kilometer tersebut membentang di sepanjang Semanan-Sunter, Sunter-Bekasi Raya, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca.

Proyek-proyek jumbo warisan Foke ini, ujar Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, akan dibahas kembali bersama Jokowi. "Saya akan mempresentasikan semuanya ke Pak Jokowi," kata Ahok, panggilan akrabnya, kepada Tempo, Sabtu lalu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Boy Sadikin, sepakat dengan langkah Jokowi. Sebab, menurut ketua tim kampanye Jokowi-Basuki itu, banyak gubernur baru yang tak menjalankan proyek warisan gubernur sebelumnya.

Boy berpendapat, Jokowi bisa menambal celah yang ada dalam program-program lama dengan menjalankan program baru. Tapi, paling tidak, Gubernur Jokowi membutuhkan waktu setengah tahun anggaran untuk melaksanakan programnya sendiri. "Sebab, program baru tak mungkin masuk anggaran tahun ini," ujarnya. Boy memperkirakan program 100 hari pertama pasangan Jokowi-Ahok nanti hanya berupa kebijakan-kebijakan, bukan gebrakan.

AKARTA, KOMPAS.com - Meski hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta belum keluar, namun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bersiap untuk pemimpin baru, seandainya hasil resmi sama dengan hasil hitung cepat pada 20 September lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, pergantian pemimpin tidak akan membawa banyak pengaruh untuk ke depannya. Bahkan program kerja yang sudah dilakukan oleh Fauzi Bowo tidak akan terjadi banyak perubahan.

"Program kerja yang sudah dirintis tentu tidak akan berubah banyak. Itu akan diselesaikan sesuai target yang ditentukan," kata Sarwo, di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Ia menjelaskan berbagai program yang telah digagas sejak masa kepemimpinan Fauzi Bowo dan saat ini masih dalam tahap lelang. Sebut saja, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), ITF Sunter yang merupakan pengelolaan sampah terpadu, Enam Ruas Jalan Tol, dan dua ruas Jalan Layang Non Tol yang menghubungkan Kampung Melayu-Tanah Abang dan Blok M-Antasari.

"Kami sudah bangun komitmen dengan pemerintah pusat dan juga dengan negara penjamin. Ini juga sudah disusun dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Jadi tidak akan banyak berubah," ujarnya.

Seperti diketahui, petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli kalah dari pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, pasangan nomor urut satu ini tertinggal dari pasangan nomor urut tiga dengan perbandingan 53 persen banding 47 persen.

Kampung Kumuh di Jakarta Menanti Gebrakan Jokowi

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengapreasi rencana proyek pembangunan kampung susun yang digagas Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo (Jokowi).

Proyek ini diharapkan mampu menggurangi jumalah kawasan kumuh di Jakarta.

"Aset tanah DKI itu cukup besar dan ditambah lagi aset fasos (fasilitas sosial) fasum (fasilitas umum) yang mencapai Rp17 triliun. Jadi rencana pembangunan kampung susun, saya kira akan dapat terlaksana," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (4/10/2012).

Hal yang paling penting yang harus dimiliki Jokowi, kata Yayat, adalah seberapa besar komitmen untuk merealisasikan program tersebut.

Senada dengan Yayat, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sri Maharani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus punya niat tulus dalam melakukan konsolidasi dengan masyarakat untuk membangun kampung susun.

"Soal rusun, aturannya itu, 60 persen rakyat harus sepakat dalam pembangunannya. Tetapi kalau dibangun didaerah kumuh beda lagi yaitu dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, dimana warga tidak sepakat enggak masalah, karena aturannya pemerintah diwajibkan menata untuk tidak kumuh," ungkapnya pada acara sosialisasi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di Hotel Akmani, Jakarta Pusat.

Namun di menegaskan, pembangunan rusun itu harus bermitra dengan masyarakat dengan prinsip kesetaraan. Sehingga penyelesaian hak atas tanah harus dipahami rakyat. “Ini bukan pelepasan biasa, ini pelepasan hak untuk mendapatkan kembali," terangnya.

"Agar proyek tersebut dapat sukses, diletakkanlah pemetaan lokasi yang dikonsolidasikan seperti di Plumpang dan Pademangan. Satu tahun bisalah untuk mencapai kesepakatan, kalau pembangunan sendiri, tergantung dana, dan dana itu tergantung pada peta tanah tadi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Jokowi berulang kali memamerkan rencana pembangunan kampung deret atau rumah susun pada tiap kampanyenya. Salah satu rencana Jokowi adalah membangun kampung susun di bantaran kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Jokowi Siap Bangun Masjid Raya Betawi di Jakbar

Tahun baru, gebrakan baru. Itulah yang bakal dilakoni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), salah satunya membangun masjid raya berornamen Betawi di Jakarta Barat.

"Perlu kami informasikan, tahun depan akan dimulai pembangunan Masjid Raya Betawi," kata Jokowi dalam sambutannya saat berkunjung ke Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).

Jokowi meminta semua karakter dan nuansa masjid itu bergaya Betawi.

"Tetapi tidak di sini (Setu Babakan), di Jakarta Barat. Tapi sama saja, karakternya masjid Betawi. Saya juga tidak tahu karakter mesjid Betawi yang benar seperti apa, nanti mau konsultasi dengan tokoh Betawi," ujar wong asli Solo ini.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan pasar, bangunan kecamatan, bangunan kantor pemerintah baik baru maupun lama diberi aksen atau nuansa ornamen Betawi.

"Sudah saya perintahkan langsung. Insya Allah tahun depan," kata eks Wali Kota Solo itu.

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan Dinas Pariwisata agar ada kegiatan rutin di setiap wilayah seluruh Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu juga menampilkan secara rutin kebudayaan.

"Saya perintahkan anggaran seni budaya Betawi dan Jakarta nanti akan menjadi pusat budaya Nusantara dan tuan rumahnya adalah Betawi," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih itu.

GEBRAKAN JOKOWI-AHOK: Bahas 6 Program, DPRD DKI Minta Penjelasan  | 

Jokowi-Ahok

Pimpinan DPRD DKI Senin (19/11/2012) bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ada enam hal yang dibahas dengan Jokowi dan Ahok. Ke enam hal tersebut dirasa masih membutuhkan penjelasan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, sebelum menyelesaikan KUAPPAS 2013.

Wakil ketua DPRD DKI, Triwisaksana menegaskan enam hal yang diminta penjelasannya adalah peremajaan bus sedang di Jakarta sebanyak 1000 bus, penambahan bus trans Jakarta, jalan layang untuk bus way koridor 13 Ciledung-Blok M, penataan kampong deret dan susun, Kartu Jamkesda, bantuan operasional pendidikan.

Untuk mengatasi kurang sinkronya pemahaman DPRD dengan Pemerintah maka akan diadakan rapat koordinasi antara Badan Anggaran, Gubernur, tim anggaran, dan Pemda secara tentatif.

“Mudah-mudahan rabu besok selesai sehingga bisa secepatnya di tanda tangani nota kesepakatan antara Gubernur dan pimpinan dewan minggu ini atau minggu depan, biar bisa di susun RAPBD seluruh muatan anggaran dengan seluruh program yang ada,” jelasnya seusai bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (19/11/2012).

Di samping itu Triwisaksana menjelaskan persoalan pembangunan jalan layang busway ciledug-blok m menjadi perhatian DPRD.

“Anggaran Rp1,4 triliun dengan target 13 koridor dianggap tidak perlu penambahan koridor. Intinya adalah penataan tata ulang bus regular, skema direct service Metromini-Kopaja menjadi Trans Jakarta.”

Selain itu, terkait penambahan armada Transjakarta, berdasarkaan masukan dari Organda dan DTKJ, sebaiknya, pengadaannya diserahkan kepada operator dengan tetap mendahulukan standar dan fasilitas kemudahan yang diberikan pemprov DKI. Hal itu dinilai sejalan dengan semangat efisiensi anggaraan yang dicanangkan pemprov DKI.

“Pemda bisa menghemat, ini juga sesuai dengan semangat penghemataan yang digalakan pemprov, lagipula, anggarannya bisa dialihkan untuk menunjang program lain,” katanya.

Terkait pertemuan tersebut Jokowi menanggapi bahwa pertemuan seperti ini harus perlu di lakukan agar koordinasi dan keterbukaan bisa ada.

“Saya mengapresiasi pihak DPRD dengan pertemuan tadi biar kerjasamanya bisa berjalan lancar dan tidak terjadi salah pengertian kelak,” tegasnya di Balai Kota, Senin